Opini: Yusuf Situmorang
Ket.Photo: Ketua Pansus Optimalisasi PAD H. Abdullah dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa bicara tentang keadaan ekonomi masyarakat.
DPRD PROVINSI RIAU membentuk suatu Panitia Khusus(Pansus) untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk menekan laju penurunan pendapatan dan mengembalikan kekuatan fiskal daerah. Ketua Pansus yang terpilih yaitu H. Abdullah S.Pd, pansus ini dibentuk DPRD Riau untuk mengatasi permasalahan pemerintah Provinsi Riau yang mengalami menurun Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar APBD Riau tahun yang akan datang menjadi besar.
Selain Abdullah ada 14 orang anggota DPRD Riau yang juga ditunjuk untuk bersama Ketua Pansus berburu PAD. Pansus dibentuk pada Kamis, 27 November 2025 di Pekanbaru.
Pansus tersebut dinilai bertujuan sangat mulia karna berjuang untuk pembantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah. Akantetapi pansus ini dinilai dibentuk tidak diwaktu yang tepat, pasalnya keadaan ekonomi masyarakat dan usaha masyarakat sekarang ini mengalami masa sulit. Hampir semua penderitaan ekonomi lemah dialami warga riau serta perusahaan yang ada di riau mengalami hal yang sama.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa baru ini menyampaikan keadaan ekonomi masyarakat dan usaha di hadapan DPR RI Komisi XI, ” Bisa saja membuat berbagai kebijakan buat rakyat dan perusahaan, akantetapi Menkeu mengingatkan bahwa ekonomi keadaan tidak normal sampai september kemaren, oktober baru mulai balik, belum keluar dari tekanan ini yang masih diperbaiki, jadi jangan dipikir sekarang masi keadaan ekonomi normal, ini merupakan ungkapan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja.
Purbaya juga menjelaskan keadaan ekonomi sekarang ini, “bisa saja naikkan tarif disana-sini tapi tak ada gunanya sebab ekonomi kita lagi jatuh, ia mengingatkan Kontrol Signal kalau enonomi jatuh, pemerintah salah mengambil kebijakan maka ekonomi akan jatuh lebih dalam lagi, ini yang harus diantisipasi” akhir Menkeu.
Hal ini menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia lagi tidak baik-baik saja, dari sabang sampai Merauke rakyat merasakan hal yang sama, dimana kita ketahui bila ekonomi mengalami tren yang sangat menurun diberbagai provinsi dan daerah di seluruh Indonesia khususnya di Riau maka sektor perindustrian juga mengalami hal yang sama sebab turunnya daya beli masyarakat pasti mempengaruhi sektor perindusrian.
Perekonomian masyarakat adalah kunci dalam sebuah kemajuan suatu negara, bila warga suatu negara mengalami ekonomi yang melemah maka dapat dipastikan sektor perindustrian dan usaha masyarakat lainnya mengalami hal yang sama. Hal ini mengakibatkan kurangnya daya beli masyarakat karna turunnya ekonomi atau melemahnya ekonomi masyarakat.
Pansus DPRD Riau terkait peningkatan PAD bertujuan baik, akan tetapi timing(waktunya) dinilai belum tepat. Bila hal ini dipaksakan maka akan memperburuk ekonomi rakyat dan sektor usaha yang bisa saja banyak usaha masyarakat yang gulung tikar dan akan menambah angka pengangguran dan menambah lemahnya ekonomi.
Sebaiknya Pansus DPRD Riau juga berfikir bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja di tengah masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah riau. Supaya pemerintah provinsi bukan hanya menganggarkan kegiatan rutin dan proyek yang seperti runitas semata, hal ini dilakukan untuk mendongrak perekonomian masyarakat yang sedang menurun di tahun ini dan diprediksi akan berlanjut ekonomi lemah di tahun 2026.
Tahun depan dikuatirkan ekonomi masyarakat masih mengalami penurunan, keuangan pemerintah belum stabil karna defisit anggaran serta pelunasan proyek “Tunda Bayar ” tahun depan di sejumlah Kabupaten/Kota di Riau yang menyebabkan stabilitas keuangan daerah masih lemah dan daya beli masyarakat turun di provinsi riau.
Kepandaian pemerintah provinsi riau melihat kesempatan yang didorong oleh legislator riau dipertaruhkan sekarang ini menghadapi ekonomi tahun depan. Pemerintah provinsi dan DPRD Riau harus pandai melihat kesempatan emas, menciptakan lapangan kerja seperti membuka UMKM baru, membina koperasi, membuka perusahaan daerah, perusahaan swasata baru yang potensial serta memberikan pelatihan keterampilan baru bagi masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian dan memiliki daya saing dari warga provinsi lain.
Fungsi Pengawasan yang melekat pada anggota DPRD Riau memang salah satu fungsi yang dimiliki dewan, akan tetapi terkadang lupa melakukan monitoring terhadap jalannya roda pemerintahan provinsi riau yang menurut data mengalami defisit Riau sampai Rp. 1,3 triliun ditahun 2025. Defisit anggaran dan kasus tunda bayar mengakibatkan seluruh roda pemerintahan provinsi hingga daerah dalam situasi memprihatinkan.
Hutang tunda bayar tahun 2024 Pemerintah Provinsi Riau mencapai 900 Milyar, menurut informasi sudah dilakukan pembayaran di APBD murni sekitar Rp. 600 Milyar dan pada anggaran APBD-P 2025 akan dibayarkan kembali sebesar Rp. 300 Milyar. Ini menjelaskan keuangan pemerintah kita lagi kritis karna tak dibayarnya Dana Bagi Hasil (DBH) atau ada faktor lain diduganya adanya pemainan proyek yang terjadi.
Wakil rakyat juga perlu membentuk pansus tentang anggaran APBD Riau yang dinilai bocor dan terkesan tidak bertanggung jawab sebab adanya misinformasi, Gubernur Riau Abdul Wahid pernah menyampaikan bahwa Tunda Bayar proyek mencapai Rp. 2,2 triliun berselang bebeberapa hari kemudian menyatakan TB bukan Rp. 2,2 triliun akantetapi Tunda Bayar hanya Rp. 900 milyar.
Ini membuat kecurigaan masyarakat tentang akuntabilitas keuangan pemerintah provinsi riau, bila mungkin hanya kesalahan perbedaan sedikit hitungan masih bisa diterima logika. Perbedaan angka pertama Rp. 2,2 triliun menjadi 900 milyar bisa menjadi tolak ukur DPRD Riau membentuk pansus agar pertayaan masyarakat dapat terjawab, apa sebenarnya terjadi.
Disisi lain banyak potensi riau yang seperti belum pernah dilirik pemerintah untuk peningkatan PAD salah satunya dengan menggalakkan sektor pariwisata contohnya pekanbaru sebagai ibu kota provinsi belum ada tempat wisata yang dikelola BUMD padahal itu sangat dibutuhkan warga riau untuk melepas penat masyarakat dari kesibukan pekerjaan.
Selain itu setiap daerah di riau memiliki potensi wisata yang berbeda, hal tersebut dapat diberdayakan dan dikelola oleh pemerintah untuk menambah pundi-pundi riau, contohnya Wisata Candi Muara Takus di Kampar yang dikemas dengan baik dan dipromosikan hingga manca negara.
Di Kampar dan di Kabupaten Kuansing juga banyak potensi wisata air dengan bermain Arung Jeram dan dapat menciptakan wahana air di mata air jernih sebagai tempat permandian yang dapat dikelola daerah atau didukung pemerintah riau. Sebab tourist manca negara sangat menyukai pemandian mata air murni atau sungai yang masih asri pastinya meningkatkan daya tarik tersendiri Riau.
Sektor pertanian masyarakat perlu digalakkan, setiap kabupaten kota memiliki potensi berbeda di bidang pertanian, Siak selain wisata yang sudah luar biasa, pemerintah perlu mendukung pertanian sebagai sentral padi di riau. Pertanian di Kecamatan Bunga Raya Riau mencapai produksi 165.445 ton sebagai produksi pada terbesar ke tiga dari Kabupaten Inhil dan Kabupaten Rohil penghasil padi tertinggi.
Potensi Pelalawan dapat dilirik dari sektor pertanian kelapa kopra di Kecamatan Kuala Kampar dan produk turunan dari kelapa pokok kelapa. Disektor pariwisata dapat digalakkan wisata surfing ombak bono yang dikenal sebagai ” 7 ombak hantu” dan membuat tempat wisata baru di pangkalan kerinci.
Tembilahan, Indra Giri Hilir(Inhil) juga dikenal dengan kelapa kopra terbesar di riau hingga tembilahan disebut sebagai ” KOTA KELAPA DUNIA” karna memang hasil pertanian kelapa kopra nya sangat melimpah dan tidak diragukan lagi. Tembilahan dapat dibangun pabrik kelapa kopra hingga mengelola kelapa dari kulit kelapa hingga isi kelapa dapat dikelolah oleh BUMD sebagai sumber penghasilan.
Pabrik pengelolaan kelapa kopra dan turunan kelapa ditata dengan baik niscaya perekonomian masyarakat sekitar akan naik dan menurunkan angka kemiskinan di provinsi riau. Mirisnya kelapa kopra tembilahan masih dikirim ke jawa untuk diolah kembali sebagai produk lanjutan.
Kelapa di tembilahan banyak menghasilkan produk yang dapat bersaing di tengah masyarakat, kopra dapat menghasilkan minyak dan bahan baku kelapa seperti tempurung kelapa dapat dijadilan briket arang atau arang bakar yang nilainya lebih menjanjikan, cocofiber dapat menghasilkan tali, keset kaki dan jaring, batang kelapa dapat dijadikan untuk bahan bangunan, bahan furnitur dan ukiran dalam seni sedangkan cocofeat dari kelapa diketahui dapat menyuburkan tanaman di sektor pertanian lainnya seperti terong, cabe, sayur panjang, sawi, dan tanaman muda lainnya.
Semoga DPRD Riau mempertimbangkan keadaan ekonomi yang lagi melemah di tengah masyarakat dan diharapkan DPRD Riau dapat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi riau untuk bertekat membuka lowongan kerja dengan membentuk usaha baru baik berstatus BUMD maupun usaha swasta untuk mendongkrang ekonomi masyarakat serta dapat melihat kesempatan baik untuk menjadi peluang emas guna mengangkat pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor di Provinsi Riau.
